(Pekanbaru) Sijari.net – Berdasarkan Surat Mandat LKPASI Nomor : 003/DPP-LKPASI/SM/2023, tanggal 16 Januari 2023 menunjuk DYM Sultan Assyaidis Syarif Nazir Abdul Jalil Syaifuddin Mewakili Lembaga Komunikasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LKPASI) menghadiri undangan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) & Musyawarah Agung DPP KNPI dengan Kesultanan Nusantara pada tanggal 27-28 Januari 2023 di Bandung Jawa Barat. Surat Mandat langsung ditandatangani oleh Ketua Umum YM Datuk Prof Dr Juanda dan Sekretaris Umum YM Dr Ruliah, SH MH serta diketahui oleh Ketua Dewan Pendiri Prof Dr Juajir Sumardi, SH MH.
Rakernas dan Musyawarah Agung DPP KNPI ini dihadiri oleh DPW KNPI se-Indonesia, Perwakilan Kesultanan/Raja-Raja/Keraton/Datuk Nusantara beserta tamu undangan. Dimana untuk memupuk Jiwa Kebangsaan Generasi Muda dengan Perwakilan Sultan/Raja-Raja/Keraton/Datuk DPP KNPI mengadakan Seminar Nasional dengan Tema :
Seminar Nasional ini dalam rangka implementasi Pilar pilar Kebangsaan : Pancasila, UUD 1945, NKRI & Bhineka Tunggal Ika merupakan satu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dimana selama ini Kesultanan, Keraton, Raja-raja, & Datuk-Datuk sebagai Pemilik yang Sah Nusantara ini telah bergabung di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), baik sebelum Proklamasi Kemerdekaan maupun bergabung sesudah Proklamasi Kemerdekaan. Namun sampai saat ini masih banyak menimbulkan persoalan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pewaris/Ahli Waris Kesultanan itu sendiri. Hal ini terjadi karena banyak yang tidak mengetahui sejarah Proses penyerahan kedaulatan Sultan/Raja-Raja/Kraton pada Pemerintah Pusat. Bahkan terkesan Pihak Kesultanan seperti “Kalah Perang” dengan Pemerintah Pusat. Inilah yang terjadi pada Sultan Siak XIII T Nazir. Dimana Istana Siak, Tanah Waris, dan harta peninggalan Sultan yang merupakan milik Pewaris/Ahli Waris diabaikan begitu saja oleh Pemerintah. Padahal sejarah mencatat bahwa Sultan Siak bergabung dengan Pemerintah Indonesia atas kesadaran Sultan Siak Sendiri, bahkan Sultan Siak merupakan Penyumbang terbesar sebagai modal awal Pembangunan setelah Kemerdekaan RI.
Kesultanan Siak Sri Indrapura saat ini sedang berjuang untuk mengembalikan dan menegakkan marwah leluhur yang sudah sangat toleran atas berdirinya NKRI. Sejak awal berdirinya NKRI kekayaan Kesultanan beserta sumberdaya alamnya paling besar memberikan kontribusi bagi NKRI, pada saat pertama berdirinya NKRI leluhur Sultan Syarif Kasim sudah memberikan sumbangan kepada NKRI sebesar 13 juta Gulden yang jika dikonversikan dengan nilai Rupiah saat sekarang itu berkisar Rp 1.300 Trilyun. Sejak kemerdekaan hingga saat sekarang wilayah Kesultanan Siak juga sangat besar memberikan kontribusi bagi APBN yaitu Hasil Tambang Minyak dan Gas Bumi yang ada di Blok Rokan. Kami ingin mengingatkan Pemerintah Indonesia janganlah melupakan andil kami (Pewaris/Ahli Waris Sultan) dan tidak memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hasil kemerdekaan sejati di negeri ini.
Kami ingin agar Eks Istana Kesultanan Siak, kami jadikan sebagai Pusat Pemajuan Kebudayaan Kesultanan Siak sebagai peninggalan leluhur kami. Tanah yang dulunya adalah bersatu tanah Kesultanan atau tanah Swapraja dapat memberikan peluang untuk kami kelola dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat Siak. Jika tanah tersebut dikelola oleh pihak swasta, tolong perhatikan apa yang menjadi hak-hak masyarakat kami. (ade)
